Kabarjempol.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau disapa SBY, mengaku tak tahu jika Demokrat masuk dalam Koalisi Kekeluargaan (KK) yang disebut-sebut bersama enam parpol lainnya untuk menghadang Ahok di Pilkada DKI 2017.

Sebagaimana diberitakan, ada tujuh nama partai politik yang salah Partai Demokrat (PD) yang diberitakan ikut dalam koalisi gemuk tersebut.

Namun sayang, bergabungnya Partai Demokrat di Koalisi Kekeluargaan ternyata tanpa sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai ketua umum Demokrat.

Ada pun tujuh partai politik di luar Parpol pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendeklarasikan diri membentuk koalisi dengan nama 'Koalisi Kekeluargaan' untuk menghadapi Pilkada DKI 2017. Parpol-Parpol tersebut di antaranya : PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PKS dan PAN.

"Kalau ditanya apa pak SBY sudah tahu, ya belum dong," kata koordinator Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul dikonfirmasi media ini di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Meski sudah deklarasikan dukungannya, namun ketujuh Parpol itu belum menentukan siapa calon yang akan maju berhadapan dengan calon patahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Itu kan koalisi di DKI. Ke mana Demokrat menjatuhkan dukungan tetap di tangan Ketum. Itu UU sama semua parpol. Parpol itu hanya di tingkat pusat. Tingkat I dan II hanya kepanjangan tangan," tegas Bang Ruhut.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan bahwa SBY hingga kini belum menyatakan akan merapat kemana.

"Kalau itu pak SBY pasti aku kan udah dihubungi. Aku ini kan juru bicara. Majelis tinggi belum ada keputusan terkait pilkada DKI. Beberapa daerah ada tapi untuk DKI belum dong. Kalau udah ada yang begini aku mati matian bela Ahok. Majelis tinggi udah terima semua laporan dan DKI belum diputuskan," tegas Ruhut.

Sebelumnya, Sekjend Partai Demokrat Ibas mengatakan, Partai Demokrat belum menentukan nama-nama calon Gubernur DKI pada Pilkada 2017. Meski demikian, Ibas tak menapik jika Ahok bisa jadi salah satu lirikan Demokrat di Pilgub DKI nanti.

“Begini ya, kita ini memilih calon pemimpin yang sudah memiliki track record. Dia harus paham tentang situasi dimana dia akan memimpin. Sebeb Jakarta sebagai miniatur Indonesia, Jakarta Barometer Indoneia, sejauh yang bersangkutan mampu dan berkomitmen,kenapa tidak didukung,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Lalu, bagaimana menurut anda? (*)


Post a Comment

Powered by Blogger.
close